Terlibat Kasus Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan KPK, Terima Suap Rp 5,3 Miliar

SWARAJAMBI.ID - Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia ditahan bersama lima tersangka lainnya di rumah tahanan (rutan) pada Kamis (8/12) dini hari WIB. Mereka ditahan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. 

Dalam kasus ini Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap senilai Rp 5,3 miliar.

Kelima tersangka yang turut ditahan dengan Bupati Bangkalan itu adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat.

"Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif Amin Imron melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. 

Penerimaan suap itu diterima saat membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4 di Bangkalan, pada periode 2019-2022. Penerimaan suap itu digunakan untuk pribadi Abdul Latif.

“Penggunaan uang-uang yang diterima tersangka Abdul Latif Amin Imron tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survei elektabilitas,” kata Firli.

KPK juga menduga Abdul Latif turut menerima sejumlah uang dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

“Tersangka Abdul Latif juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik,” tegas Firli.

Tersangka AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Abdul Latif sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(*)



Sumber: Berbagai Sumber