SWARAJAMBI.ID, JAMBI -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi kewalahan. Sampai hari ini masyarakat yang mengadu soal sembako sangat banyak. Sementara cadangan sembako sudah habis.
“Sudah tidak terlayani sama kami. Kita sudah mengeluarkan 1.500 bansos. Ini juga sudah habis, ada sekitar 600an masih kita packing," kata Noviarman, Kepala Dinsos Kota Jambi, Kamis (26/8/2021).
Noviarman mengatakan banyak masyarakat yang mengadu kesini yang tidak mampu atau miskin. Padahal penerima bantuan adalah mereka yang terdampak pada PPKM. "Dalam hal ini para pekerja yang tempat usahanya ditutup," katanya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi untuk membantu mencarikan bantuan dari perusahaan ataupun pelaku usaha di Kota Jambi.
“Namun ini masalah juga. Karena saat ini banyak pelaku usaha yang tutup. Agak kewalahan, tapi kita masih berusaha. Kita juga ajukan nota dinas ke atasan untuk sembako ini,” jelasnya.
Buruknya lagi penerima sembako berdasarkan laporan Dinsos banyak yang ganda. Yakni penerima yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.
“Ada beberapa yang sudah mengembalikan. Memang kita kasih pilihan, kalau memang mereka mau mengambil sembako ini, maka bantuan PKH mereka kita cabut,” tegas Noviarman.
Disinggung mengenai data yang disampaikan kelurahan keliru, Noviarman tak mau berkomentar lebih banyak. “Kalau mengenai itu, saya tidak bisa mengatakan apakah itu keliru atau tidak. Karena memang kelurahan yang diberikan kewenangan mendata,” tukasnya.
Sementara itu, Lurah Legok, Zulkarnain membenarkan adanya warga yang mendapatkan sembako ganda, yakni berada di RT 12.
“Tapi sudah dikembalikan. Hanya satu penerima, saat ini data yang lain masih diverifikasi,” singkatnya.
Terpisah Wakil Wali Kota Jambi, Maulana ketika ditanya mengenai ketersedian sembako, membenarkan bahwa saat ini kondisinya sudah habis. Namun melihat masih ada warga yang terdampak dan belum mendapatkan, Pemkot Jambi masih mengupayakan bantuan sembako melalui program CSR.
“Kita juga mengimbau kepada pelaku usaha, atau golongan yang mampu untuk memperhatikan sekeliling yang terdampak. Karena ini memang dampak yang paling berat adalah masalah pangan, ini tanggung jawab kita bersama,” tukasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV DPRD kota Jambi, Maria Magdalena mengatakan bahwa, seharusnya sistem pendistribusian bantuan yang harus perlu di evaluasi oleh dinas sosial.
"Artinya bagaimana sistem pendistribusiannya dan siapa yang harusnya mengambil dan yang layak. Bagaimana awalnya konsepnya itu. Terkait yang belum belum dapat, Apakah itu benar mereka belum dapat, warga kota Jambi ataukah di luar kota Jambi, ataukah memang benar mereka memang punya hak untuk ambil itu. Kita nggak tahu kan gitu, jadinya dari sistem kerapian pendataan, kemudian sistem pendistribusian dari siapa yang berhak mengambilnya ini yang harus perlu di evaluasi lagi," katanya.(*/sj)
Social Plugin