Datangi Komisi III DPRD Kota Jambi, Warga Minta Pengetatan dan Penyekatan Tidak Diperpanjang

SWARAJAMBI.ID, JAMBI -Pemberlakuan  pengetatan di pintu masuk Kota Jambi mulai tuai kritik dari warga. Jumat (27/8/2021) pagi, sejumlah warga Kota Jambi mendatangi Komisi III DPRD Kota Jambi untuk meminta agar pengetatan PPKM di Kota Jambi tidak diperpanjang.

Hafizi, salah satu warga mengatakan, pengetatan  terkesan percuma. Sebab, penyekatan yang dilakukan di perbatasan kota, seperti di Simpang Rimbo dan Pal X tak dijaga oleh petugas pada malam hari. 

"Saya buktikan sendiri, saat lewat pukul 20.00, tidak ada petugas yang memberhentikan mobil-mobil, truk dan sebagainya. Memangnya Covid-19 tidak ada di malam hari," ungkapnya.

Sementara di dalam Kota Jambi ada penyekatan-penyekatan yang membuat warga harus mutar untuk ke tujuan. "Harusnya di luar itu yang diperketat, di dalam janganlah," sebutnya.

Sementara warga lainnya, Endang Kuswardani juga mengeluhkan adanya penutupan jalan di dalam Kota Jambi.  Tujuan yang seharusnya dekat, kini menjadi jauh dan harus putar arah lantaran penutupan jalan. "Fungsinya untuk apa? Kita minta penyekatan ini dicabut, dibuka semua yang di dalam kota. Efektifkan yang di batas kota, untuk warga luar daerah yang mau masuk," katanya.

"Kita minta kepada dewan, agar dapat menyampaikan hal ini kepada eksekutif. Ini suara hati sebagai perempuan dan emak-emak. Pengetatan jangan lah diperpanjang dan cabutlah penyekatan di dalam kota," katanya lagi.

Tak hanya itu, dampak PPKM juga sangat berpengaruh kepada anak-anak usia sekolah. Akibat pembelajaran daring, belajar menjadi tidak efektif. Banyak yang akhirnya kecanduan bermain gawai. 

"Kami jugo capek nak ngajarinnyo, kasihan anak-anak, dak masalah lah dibuka sekolah, pertemuan tatap muka. Kalau sakit, itu sudah kehendak yang kuaso," kata dia.

Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk mengatakan  menerima semua keluhan warga. Hanya saja, pihaknya juga tak dilibatkan pada pengetatan PPKM ini. "Jadi, kita juga sama, kami tidak dilibatkan. Sekarang uneg-uneg warga kita terima, dan nanti akan dilaksanakan hearing dengan dinas terkait," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III, Joni Ismed menyebutkan warga tak hanya mengeluhkan soal longgarnya pengawasan terhadap penyekatan PPKM, namun juga keluhan soal masih adanya kerumunan di tengah PPKM. Seperti kerumunan saat vaksinasi atau pengambilan sembako.

"Ini menjadi masukan untuk kita juga. Kemudian, bantuan saat PPKM, juga ada yang menyarankan agar diberi vitamin juga, karena ini penting. Jadi, tidak hanya sembako," sebutnya.

Namun, untuk memutuskan soal PPKM tidak diperpanjang atau dihentikan, ini juga bukan perkara mudah. Karena pemerintah mengambil kebijakan dengan keputusan yang matang. "Bukan ujug-ujung membuat kebijakan, tentu sudah ada kajian-kajian. Yang jelas aspirasi ini sangat bagus sekali, dan kita akan sampaikan ke eksekutif. Semoga dengan PPKM ini bisa berpengaruh pada penurunan jumlah positif Covid-19 dan zona kembali hijau, kehidupan pun normal," bebernya.(*/sj)