SWARAJAMBI.ID, JAMBI – Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi hingga kini masih menjadi persoalan serius. Pasalnya, dari 13 ribu sambungan Jargas masih ribuan yang belum terlairi gas. Padahal, pipa jaringan sudah terpasang di rumah warga.
Permasalahan jargas ini sempat dilontarkan anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly saat memberikan interupsi pada Paripurna yang beragendakan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi terkiat rancangan APBD-P tahun 2021.
Kemas Faried Alfarelly menanyakan, apakah kedepannya Jargas ini menjadi skala prioritas utama Pemkot Jambi guna menyumbang PAD tahun 2022 atau ada langkah lain terkait solusinya. Sebab dari belasan ribu Jargas yang sudah terpasang, hanya 7 ribu Jargas yang menyentuh dan bisa dimanfaatkan. “Malah lucunya, Jargas ini ada yang hanya bisa digunakan di atas jam 12 siang dan tarif tidak standar. Makanya saya pertanyakan itu, untuk disampaikan ke Pemerintah pusat,” jelas Faried.
Dia kembali mengatakan, berkaca dari persoalan di masyarakat, Jargas di Kota Jambi belumlah optimal dan bukan menjadi solusi yang baik bagi kebutuhan UMKM di masyarakat level terendah terkait dengan gas.
“Saya mengira, Jargas kemarin menjadi solusi. Tapi ternyata menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Makanya kita pertanyakan,” katanya.
Termasuk rencana pengambil alihan pengelolaan Jargas oleh Pertagas dengan BUMD Jambi Indonesia Internasional (JII) haruslah dipikirkan secara matang.
“Kita lihat pak Wali masih berupaya dengan Kementerian. Karena memang, JII sebagai operatornya harus diambil alih dulu. Kalau tidak diambil alih, percuma. Sama saja PAD nya tidak masuk ke Kota Jambi,” tukasnya.
Menyikapi itu, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengakui, memang ada beberapa Jargas yang belum terlairkan gas. Permasalahan ini sudah ditanyakan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana saat menghadap Dirjen ESDM untuk membahas distribusi gas tersebut.
Kedatangan Maulana ke sana juga dikatakan Fasha, untuk mengusulkan penambahan dan sudah disetujui lebih kurang 10 ribu Jargas dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Tetapi yang dilakukan KPBU dilakukan Kementerian ESDM dengan badan usaha. Kita menerima saja. Belum mengalirnya seribu lebih, Insyaa Allah selesai dengan pembicaraan Pak Wawako,” kata Fasha.
Fasha pun mengakui, saat ini pihaknya tengah menggarap pengelolaan Jargas. Yang menurut perjanjian pertama dahulu, karena Pemkot tidak memiliki BUMD, maka diserahkan BUMD Provinsi Jambi, PT JII.
"Tetapi saat ini kontrak PT JII dengan Pertagas sebagai operator Jargas belum habis. Kemungkinan akhir tahun ini selesai, kita berupaya pengelolaan yang dilakukan PT JII bisa diambil alih PT Siginjai Sakti,” jelasnya.
Perlu diketahui, tahun lalu, Komisi III DPRD Kota Jambi juga telah menggelar RDP mengenai Jargas. Namun sayang, pihak Pertagas Niaga tidak hadir dikarenakan suatu alasan. Meskipun begitu, jalannya RDP sempat alot, menimbang berbagai alasan yang dilontarkan oleh pihak PT JII.
Dari informasi yang disampaikan Kabag Ekonomi Setda Kota Jambi, Evridal Asri saat itu mengatakan, pihaknya belum dapat melakukan apa-apa terkait hal itu. Ini dikarenakan maintance ada di bagian pengelolaan yakni, PT JII.
“Kita pernah membahasnya beberapa tahun lalu, tapi alasan mereka terkendala dengan pembiayaan. Mereka sempat menawarkan agar gas tersebut terkoneksi, namun warga harus membayar. Warga tidak mau, karena mereka menunggu yang gratis,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Evridal, program tersebut merupakan jaringan berstrategis nasinal. Dalam perjanjian MoU Pemkot Jambi dan pusat, tupoksinya memfasilitasi dan mendukung untuk mengurangi ketergantungan pemakaian gas subsidi.(*/sj)
Social Plugin