SWARAJAMBI.ID, JAMBI – Wakil Wali Kota Jambi, Maulana menyatakan program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian penduduk, tetapi juga sebagai usaha menciptakan penduduk berkualitas. Penduduk yang berkualitas di antaranya ditandai dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta sumberdaya manusia yang semakin produktif.
Namun diakui Maulana, belakangan ini kegiatan kampung KB di Kota Jambi telah vakum. Alasannya karena pandemi Covid-19.
"Saya berharap pada tahun ini, kampung KB perlu penguatan yang lebih masif lagi. Sebab, untuk mewujudkan penduduk berkualitas, tantangan yang dihadapi pemerintah masih sangat berat. Berbagai infrastruktur dasar di sektor pendidikan, kesehatan, papan, hingga sanitasi masih jadi persoalan besar di banyak daerah, termasuk Kota Jambi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat," katanya, Selasa (1/2/2022).
“Kita akan terus mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan kualitas generasi Kota Jambi masa sekarang, dan untuk masa yang akan datang,” imbuhnya.
Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk 12 Kampung KB yang menjadi wadah bersama lintas sektor. Hal ini untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
“Program Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian penduduk, tetapi juga sebagai usaha menciptakan penduduk berkualitas. Penduduk yang berkualitas di antaranya ditandai dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta sumberdaya manusia yang semakin produktif,” bebernya.
Tak hanya mengenai pengendalian penduduk, namun penanganan kasus stunting di Kota Jambi juga menjadi prioritas pihaknya untuk ditangani.
Sementara itu, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluaran Berencana (PPKB) Kota Jambi, Irawati Sukandar mengatakan, memang kegiatan kampung KB belakangan ini vakum akibat pandemi Covid-19.
Sehingga kata dia, perlu direvitalisasi dengan cara, di mana pada akhir tahun 2021 kemarin, pihaknya meminta ke sejumlah Pokja di Kota Jambi, untuk mengusulkan berbagai kegiatan yang memang menyentuh masyarakat langsung.
“Dari usulan itu kemudian kita nilai mana yang layak dan tidak layak, secara lintas sektoral. Dilihat dari hasil yang dibuat, beberapa kegiatan ada yang tetap dijalankan dengan penekanan prokes ketat,” singkatnya.(*/sj)
Social Plugin