Kunjungan belajar Banggar tersebut untuk mengetahui target dan realisasi komponen struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan TA 2021. Terutama tentang optimalisasi sumber pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Di samping itu Banggar juga ingin mendalami proses tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi LHP BPK RI atas LKPD TA 2021 oleh perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan SILPA APBD TA 2021.
Rombongan Banggar DPRD Provinsi Jambi ini dipimpin M Juber. Menuruntnya, studi banding yang dilakukan banggar sudah sejalan dengan tugas yang tengah diemban saat ini. Yakni pembahasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provimsi Jambi TA 2021.
"Akan menjadikan hasil studi banding ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provimsi Jambi TA 2021 bersama TAPD sebelum adanya persetujuan antara DPRD Provinsi Jambi bersama kepala daerah," kata
M Juber yang juga menjabat Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jambi.
"Kita ingin Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi TA 2021 yang telah diaudit oleh BPK menjadi dasar bagi pemerintah provinsi Jambi untuk melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan pendapatan dan belanja daerah TA 2023 sehingga dapat mensejahterakan masyarakat provinsi Jambi," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Sumsel, Muchlis, menjelaskan, realisasi APBD TA 2021 mengalami kendala akibat pandemi Covid-19. Namun demikian TAPD Provinsi Sumsel tetap berupaya agar realisasi pendapatan mencapai target yang ditetapkan sekaligus memastikan serapan belanja perangkat daerah tepat sasaran.
"Semua proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021 sudah selesai kami bahas bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan," katanya.(*/sj)
Social Plugin