SWARAJAMBI.ID, JAMBI - Terkait keberadaan POS Kesehatan Desa (Poskesdes) di wilayah Kota Jambi, hasil dari sidak yang dilakukan anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi baru-baru ini menjadi pertanyaan. Pasalnya, sejak lama Kota Jambi tidak memiliki desa. Melainkan hanya Kelurahan.
Poskesdes ini berada di kawasan Lingkar Selatan, Kecamatan Paalmerah, Kota Jambi. Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Jefrizen mengaku heran dengan keberadaan Poskesdes tersebut.
Bahkan, dari hasil pengecekan mereka ke Dinkes Kota Jambi, jumlah Poskesdes di Kita Jambi sebanyak 8 unit.
"Kita bingung juga, kok ada Poskesdes di Kota. Kata orang dinkes ada 8 buah. Cuma kita tidak tahu, aktif atau tidak itu Poskesdes," ujarnya.
Lebih lanjut Jefrizen mengatakan, untuk Poskesdes Lingkar Selatan ini dipimpin oleh seorang bidan ASN.
"Kalau pelayanan tampaknya lumayan, sehari bisa 80 orang yang berobat. Di situ juga cuma ada 1 ASN, selebihnya honor," ungkapnya.
Komisi IV berencana hari ini, akan memanggil pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, untuk menjelaskan, di mana saja lokasi 8 Poskesdes tersebut.
"Kita akan panggil dinas Kamis besok (hari ini,red). Bukan cuma soal nama, tapi soal penganggaran Poskesdes tersebut, karena nomenklaturnya sudah beda. Kita tidak punya desa," pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Kota Jambi, Misman tak menampik keberadaan Poskesdes tersebut, meski Kota Jambi tidak memiliki desa. Menurutnya, Poskesdes ini sudah ada sejak belasan tahun silam dan merupakan program pemerintah pusat.
Namun hingga kini, Misman mengaku juga tak mengetahui pasti, baik arahan hingga teknis lebih lanjut mengenai keberadaan Poskesdes tersebut. Baik itu berubah ke Puskesmas Pembantu hingga ke Puskesmas biasa sesuai kondisi perkotaan.
"Kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengubahnya, karena nomenklaturnya tidak ada. Itu program zaman dulu," terangnya.
Lanjutnya, Poskesdes dulu konsepnya preventif. Di mana yang menggerakkan adalah kader-kader kesehatan. Sementara Puskesmas berbeda dan lebih ke pengobatan. Poskesdes ini sendiri adalah milik mandiri, artinya pemberdayaan masyarakat seperti keberadaan Posyandu.
"Dulu dibangun pemerintah, tapi yang ngelola masyarakat itu sendiri. Untuk kepalanya, itu ditunjuk masyarakat di sekitar. Penganggaran juga tidak ada," jelasnya.
"Di Kota Jambi kalau tidak salah ada 5, tapi kebetulan itu bukan di bagian saya," singkatnya.(*)
Social Plugin