SWARAJAMBI.ID, JAMBI – Waka DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara menyoroti penerimaan siswa baru atau yang sering disebut dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang digelar dinas pendidikan. Ia mengatakan banyak masalah mulai dari aturan hingga teknis di lapangan. Permasalahan tersebut tidak terselesaikan dari tahun ke tahun.
Padahal, sambungnya, pendidikan adalah hak dari warga negara atau masyarakat yang di jamin oleh undang-undang serta negara dan pelaksana teknisnya adalah Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk sektoral Wilayah khususnya pendidikan tingkat SMA.
"Pendidikan itu adalah hak yang bagi setiap masyarakat, dan negara wajib memfasilitasi terutama dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk wilayah SMA karena ini adalah jenjang terakhir bagi siswa untuk melanjutkan taraf pendidikan nya setelah itu kalau dia mau bekerja silahkan anak kuliah yang penting telah selesai dari SMA," tutur Pinto, Kamis (3/8/2023).
Mendengar banyaknya permasalah dari PPDB khusus nyauntuk SMA ini, Pinto memfokuskan kepada Dinas Pendidikan untuk terus mencari setiap solusi terbaik dari permasalahan PPDB ini.
"Tiap tahun memang masalah PPDB ini tidak asing lagi. Banyak sekali permasalahan yang ada, contohnya di Merangin, SMA 7 hanya beberapa Siswa saja yang masuk kesana belum lagi seperti di Kota Jambi ini daya tampung dan sekolah ruang kelas yang kurang," terangnya.
"Hal-hal seperti ini seharusnya bisa bisa diantisipasi dengan setiap pihak untuk duduk bersama mulai dari teknis zonasi yang tidak beririsan dengan sekolah lain radiusnya. Terus dengan sekolah swasta ada aturan terkait biaya agar terjangkau sehingga yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa di sana," imbuhnya.
Dia juga mengatakan hal-hal semacam ini harus menjadi catatan penting bagi dinas pendidikan selaku OPD pelaksana. "Agar terjadi pemerataan pendidikan bagi masyarakat," tutupnya.(*)
Social Plugin