Harga Beras Naik, Edi Purwanto Minta Pemprov Identifikasi Wilayah Cadangan Beras di Jambi

SWARAJAMBI.ID, JAMBI – Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Namun belakangan ini harga beras mengalami kenaikan.

Sudah pasti kenaikan tersebut membuat masyarakat resah, khususnya masyarakat berpendapatan menengah, karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta Pemerintah Provinsi Jambi harus mampu mengendalikan harga beras. Edi pun khawatirkan kenaikan harga beras akan berdampak inflasi di Provinsi Jambi.

"Jika kenaikan tersebut tidak dikendalikan," ujar Edi Purwanto  usai melihat kenaikan harga beras di Pasar Jambi, Senin (16/10/2023).

“Biasanya ketika harga beras tinggi dan kemudian diikuti kebutuhan lain seperti tingginya harga cabai akan berkorelasi dengan inflasi, maka kami minta pengendalian ini harus dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya operasi pasar,” katanya lagi.

Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut Edi Purwanto meminta pemerintah menetapkan kabupaten yang diusulkan sebagai penghasil beras di Provinsi Jambi sebagai kabupaten. Hal ini untuk memastikan bagaimana kondisi pasokan beras daerah dalam menunjang kebutuhan beras di Provinsi Jambi.

"Pemerintah kita minta identifikasi wilayah cadangan beras seperti kerinci, sungai penuh, wilayah rasau, bagaimana penurunannya saat ini, atau alih fungsi atau semacamnya,” jelasnya.

“Ini harus menjadi konsentrasi daerah agar kedaulatan pangan, ketahanan pangan, ini bisa terlindungi sehingga kita tidak terlalu bergantung pada harga beras di provinsi lain,” imbuhnya.

Sementara melihat luas dan keberadaan lahan rawa di Provinsi Jambi, Ketua DPRD Jambi meyakini Provinsi Jambi bisa menjadi daerah surplus beras. Namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah, untuk menjadikan potensi suatu daerah sebagai lumbung padi.

Kemauan politik pemerintah dalam posisi ini harus dilakukan, maka dalam hal ketahanan pangan, pemerintah dalam hal ini dan departemen terkait harus bekerja keras merumuskan kebijakan dan langkah yang strategis dan konkrit untuk mewujudkan hal tersebut,” tutupnya.(*)