Jual Sembako Murah, TPID Kota Jambi Kendalikan Harga Pangan


 SWARAJAMBI.ID, JAMBI – Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi, Pemkot Jambi kembali menggelar ‘gerakan pangan murah’, Rabu (25/10/2023), di kawasan Tugu Keris Siginjai Sakti, Kotabaru, Kota Jambi.

Gerakan pangan murah ini, disebutkan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Evridal Asri merupakan, rangkaian kegiatan Pemkot Jambi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Termasuk menjaga inflasi. Pelaksanaan ini juga berdasarkan arahan badan pangan nasional,” ungkapnya.
Selain itu, gerakan pangan murah ini juga sebagai bentuk percepatan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Jambi.
“Perkembangan harga pangan dikenakan harga yang cukup tinggi disebabkan berbagai hal yang siginifikan. Khususnya harga beras,” jelasnya.
“Sehingga memang perlu kita lakukan upaya gerakan pangan ini,” timpalnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, harga pangan kondisinya fluktuasi. Kadang anjlok, kadang naik.
“Kota Jambi bukan daerah pengasal. Melainkan pengumpul atau market. Kebanyakan didatangkan dari luar Jambi dan luar pulau Sumatera,” terang Fasha.
Namun akibat kemacetan yang terjadi belakangan ini, Kota Jambi tidak lagi mendapatkan pasokan dari Sumbar dan sekitarnya. Sehingga harus mendapatkan pasokan dari Pulau Jawa.
“Risikonya harga lebih tinggi. Namun berkat TPID Kota Jambi, masih bisa mengendalikan harga ini,” sebutnya.
Yakni dengan cara melakukan intervensi pasar dan menjaga kestabilitasan harga pangan.
“Termasuk memberikan subsidi. Banyak program yang dilakukan Pemkot Jambi dalam upaya mengendalikan inflasi,” jelasnya. 
"Gerakan Pangan Murah ini, adalah suatu gerakan yang kontinu. Pemerintah wajib menstabilisasi harga hingga sentral produksi yang diawasi dan didukung," sebutnya.
Pada gerakan tersebut, sejumlah harga pangan yang dijual jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Seperti bawang, beras dan lainnya. 
"Terjaganya tingkat inflasi juga karena dukungan semua pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder dari hulu hingga hilir utamanya di bidang pangan," tutupnya.(*) 



Penulis : Rijal